Mari Baca

Salmon Wandi k ketua  BEM Universitas Cenderawasih ,  menyatakan terkait permintaan rektor untuk segera menghentikan segala bentuk kerjasama dengan pihak tentara dalam hal ini Komando Resor Militer atau Korem 172/Praja Wira Yakthi yang berada di bawah komando dari Kodam XVII/Cenderawasih.  Menurutnya kerjasama ini akan membungkam ruang demokrasi mahasiswa karena nantinya akan ada intervensi dari para aparat keamanan tentara atas kegiatan-kegiatan maupun demonstrasi oleh mahasiswa .  “Kita cukup mengalami tindakan represif hingga mahasiswa berdarah-darah dari kepolisian. Maka cukup sudah kami berhadapan dengan polisi, jangan sampai kami berhadapan dengan tentara lagi,” ujar Wandik.  Wandik menyatakan selama ini mahasiswa Universitas Cenderawasih sudah sering mendapat intimidasi dari pihak aparat keamanan terutama dari pihak kepolisian. Ia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi kepada mahasiswa jika tentara masuk dalam kampus Universitas Cenderawasih .  “Belakangan ini kita (ma

Sudah resmi menjabat Kepala Bagian Kesra Pemkab Manokwari , Oli Nuham belum juga mendapatkan data mahasiswa penerima beasiswa dari pejabat yang lama.  “Saya terus terang saja bahwa baru menjabat Kabag beberapa hari ini, sekitar enam atau tujuh hari. Soal data beasiswa saya belum menerima dari kabag yang lama,” kata Nuham di Manokwari , Meski demikian dia menegaskan bahwa proses membuka dilakukan berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) , walaupun demikian tidak perlu diingat berapa.  “Jadi pembayaran ini harus berdasarkan Peraturan Bupati , tidak hanya berdasarkan mengumpulkan KTP, kartu mahasiswa, dan Kartu Keluarga yang di-fotokopi,” kata Nuham.   Para mahasiswa juga mengajukan melalui proposal pengajuan dengan persyaratan fotokopi KTP, kartu mahasiswa, dan juga KK.  “ Mahasiswa penerima beasiswa juga harus mengajukan proposal, sesuai Perbup. Karena kita tidak bisa mencairkan jika persyaratan tidak lengkap, nanti akan jadi temuan,” tuturnya.  Kabag Kesra m

Ronald Mambleuw  selaku Ketua Ormas Parjal Papua Barat di Manokwari, mengatakan bahjwa selama 20 tahun pertama penerapan Otsus yakni pada periode 2001 hingga 2021 belum sepenuhnya menjawab kebutuhan pendidikan bagi orang asli Papua OAP).  “Pengalaman 20 tahun sebelumnya jangan sampai terulang di periode berikutnya (2021-2041). Khusus bidang pendidikan harus punya arah pembangunan yang jelas dan mengikat,” ujar Ronald. Ronald juga mengaku kerap menerima pengaduan sekelompok warga asli Papua di Manokwari tentang beban biaya yang harus dipenuhi setiap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Menurut dia, ruang dan dana sudah diberikan oleh negara melalui Otsus, namun pelaksanaan di bidang pendidikan belum menunjukkan dampak yang signifikan dirasakan oleh masyarakat.  Ia lalu mempertanyakan komitmen kepala daerah di Papua Barat tentang pendidikan gratis bagi orang asli Papua pada kampanye politik  saat Pilkada.  “Ada kepala daerah di Papua Barat yang saat ‘nyalon’ berjanji meningkatkan mu

Sumbe: Google   Kapal motor nelayan setiap makmur 06 telah dilaporkan tenggelam, tragedi tersebut menghilangkan 15 anak buah kapal. Dilaporkan oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Merauke , Supriyanto Ridwan, bahwa kapal motor tersebut hilang pada koordinat 08°.28’.00’’ S – 136°.35’.00’’ E atau berjarak 426 km ke arah barat dari dermaga Merauke.  Ridwan menjelaskan, sesuai data yang tercatat dalam dokumen kelengkapan KM Setia Makmur, terdapat 25 anak buah kapal 10 dinyatakan selamat dan 25 hilang. Kapal pemancing cumi ini bertolak dari Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru , Provinsi Maluku pada 24 Juni 2022 ke perairan Arafura.  “Usai menerima laporan, kami berkoordinasi dengan berbagai potensi SAR yang berada di sekitar lokasi kecelakaan. Ada 3 kapal nelayan yang berada paling dekat dengan titik kejadian yakni, KM Sinar Mas 01, KM Jaya Sejahtera dan KM Pulau Muara. Ketiga kapal inilah yang langsung melakukan pencarian saat itu,” tuturnya.  Ia menyatakan, potensi SAR ga