Posts

Showing posts from September, 2022

Tersangka Kasus Mutilasi, Segera Sidang di Makassar

Image
  Sejumlah tiga dari enam prajurit Brigade Infanteri Raider/20 Ima Jaya Keramo yang menjadi tersangka kasus pembunuhan dan mutilasi  warga Nduga di Kabupaten Mimika kini ditahan di Kota Jayapura . Hal itu dinyatakan Panglima Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa di Kota Jayapura, Senin (12/9/2022) Dikutip dari  Jubi.id  di Jayapura Saleh mengatakan saat ini berkas para tersangka pembunuhan dan mutilasi yang terjadi di Kabupaten Mimika pada 22 Agustus 2022 itu sedang dalam penyempurnaan. Menurutnya, ketiga tersangka itu dibawa ke Jayapura agar kasus itu bisa segera disidangkan. “Ketiga tersangka [seorang perwira menengah dan dua tamtama], sudah di Jayapura.  Untuk perwira menengahnya, kami prioritaskan untuk segera disidangkan di Makassar ,” kata Saleh, Senin. Menurutnya, seorang perwira pertama dan dua bintara lainnya masih ditahan di Timika. “Dalam waktu dekat, [mereka juga] akan kami terbangkan ke Jayapura untuk segera disidangkan apabila unsur-u

September 2022 Ekspor Ikan Tuna , Biak ke Jepang meningkat

Image
  Ekspor ikan tuna segar dari Biak, Papua, ke negara tujuan Jepang terus  meningkat dari sebelumnya 2,5 ton menjadi 5,3 ton pada pekan pertama September 2022 . Informasi kegiatan ekspor ikan tuna segar dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Biak yang diterima, Senin, menyebutkan pengiriman ekspor ikan tuna segar Biak sudah tiga kali kirim dengan menggunakan penerbangan Garuda Indonesia. Pada ekspor pertama ikan tuna Biak 1,5 ton, ekspor kedua 2,5 ton, dan ekspor ketiga mencapai 5.371 kg atau 5,3 7 ton. “Diupayakan pengiriman ekspor ikan tuna segar Biak ke Jepang terus mengalami peningkatan dan berkesinambungan,” ujar Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Biak Efendi Igirisa Kuli juga ingin melihat lebih banyak penyuluh yang ditempatkan di pemerintah tingkat kabupaten dan daerah untuk mengembalikan kepercayaan dan antusiasme yang pernah dimiliki petani di industri ini. “Kita harus menempatkan lebih banyak petugas penyuluh di lapangan untuk [mendorong] apa yang kita lakukan,” katanya. Dia meng

Papua Nugini Punya Kementrian Perkopian

Image
  Kabinet Perdana Menteri baru Papua Nugini   ada kementerian yang khusus mengurusi perkebunan kopi. Tak heran kalau Menteri Kopi, Joe Kuli, ingin melihat rencana Pemerintah meningkatkan produksi dan ekspor kopi terpenuhi. Kuli mengatakan selama pertemuan dengan manajemen Coffe Industry Corporation Limited (CICL) di Port Moresby “Arus kas dan kebutuhan sehari-hari terpenuhi melalui keringat dan kerja keras yang dilakukan orang-orang kami untuk bekerja di tanah,” katanya sebagaimana dilansir  The National Ia menambahkan proyek jalan kopi menjadi prioritas untuk mempermudah akses petani ke pasar. Kuli juga ingin melihat lebih banyak penyuluh yang ditempatkan di pemerintah tingkat kabupaten dan daerah untuk mengembalikan kepercayaan dan antusiasme yang pernah dimiliki petani di industri ini. “Kita harus menempatkan lebih banyak petugas penyuluh di lapangan untuk [mendorong] apa yang kita lakukan,” katanya. Dia mengatakan Perdana Menteri James Marape memberinya portofolio “tanpa struktur”.

Keluarga Korban Pembunuhan di Mimika, minta tersangka pembunuhan dan mutilasi diadili di peradilan umum

Image
  Emanuel Gobay,  Koordinator Litigasi Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua,meminta seluruh prajurit Brigade Infanteri Raider/20 Ima Jaya Keramo yang menjadi tersangka pembunuhan dan mutilasi warga Nduga di Kabupaten Mimika diadili di peradilan umum, Polisi diminta mengambil alih penyidikan sedikitnya enam prajurit TNI yang diduga terlibat perkara itu. “Kami meminta agar polisi segera mengambil alih penyidikan [kasus itu]. Segera limpahkan berkas [penyidikan] dari Polisi Militer kepada polisi. Perkara itu harus dilimpahkan  kejaksaan, dan sidangnya digelar di peradilan umum atau Pengadilan HAM,” kata Gobay dalam keterangan pers di Kota Jayapura, Senin (12/9/2022). Gobay mengatakan ada lima kejahatan berbeda yang telah dilakukan para pelaku pembunuhan dan mutilasi empat warga yang terjadi di Kabupaten Mimika pada 22 Agustus 2022 lalu. Selain melanggar  Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 , para tersangka diduga juga melakukan pembunuhan berenc

Kasus Mutilasi Timika, Ini Kata Komisioner Tinggi HAM PBB

Image
Terkait dengan kasus pembunuhan, yang melibatkan a nggota TNI bersama warga sipil di Timika beberapa waktu lalu mengundang reaksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Nada Al-Nashif, acting Komisioner Tinggi HAM PBB di hadapan sidang Dewan HAM PBB, Senin (12/9/2022) mengatakan mendapat laporan tentang kekerasan yang semakin intensif di Provinsi Papua dan Papua Barat. x “Di wilayah  Papua  (Provinsi Papua dan  Papua  Barat) di Indonesia, kami mendapat laporan tentang kekerasan yang semakin intensif, termasuk bentrokan antara pasukan keamanan Indonesia dan kelompok-kelompok bersenjata yang mengakibatkan korban sipil dan korban jiwa yang tidak diketahui jumlahnya serta pengungsian internal,” kata Nada dalam pernyataan umumnya saat membuka sesi ke-51  Sidang Dewan HAM PBB . Nada juga mengatakan ia menerima laporan terbaru tentang pembunuhan dan mutilasi yang terjadi di Timika,  Papua . “Saya terkejut dengan laporan baru-baru ini tentang potongan-potongan tubuh empat warga sipil asli Papua yan

Kasus Pembunuhan di Mamika, Meminta HAM Untuk Melakukan Investigasi Khusus

Image
Terkait kasus pembunuhan yang kejam di Mamika, keluarga korban meminta kepada pihak HAM agar melakukan investigasi   kasus pembunuhan dan mutilasi empat warga di Timika, Kabupaten Mimika , Papua pada 22 Agustus 2022 lalu. Atas permintaan tersebut, anggota DPR menyampaikan bahwa,  permintaan keluarga korban itu telah disampaikan tim DPR  Papua  kepada komisioner  Komnas HAM RI , Choirul Anam. Kedua pihak bertemu di Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua di Kota Jayapura, Senin (12/9/2022) petang. “Saya bersama anggota tim DPR  Papua , Las Nirigi dan Namantus Gwijangge, telah menyampaikan permintaan keluarga korban kepada Pak Choirul Anam. Kami sampaikan itu karena ini amanah keluarga korban kepada kami saat kami ke Timika,” kata Laurenzus Kadepa saat menghubungi Jubi, Senin (12/9/2022) malam. Laurenzus Kadepa mengatakan tim DPR  Papua  juga meminta Komnas HAM RI mengawal setiap tahapan proses dalam kasus pembunuhan itu, terutama saat para tersangka disidangkan. Sebab enam tersangka oknum TN

Fakta Baru, Terkait Kasus Pembunuhan Brencana di Papua

Image
Terkait kasus pembunuhan berencana di Papua , kini telah menemukan fakta baru  Kepolisian Daerah telah  menggelar rekonstruksi kasus itu pada 3 September 2022 lalu terkait    pembunuhan berencana dan mutilasi empat warga Nduga Hal itu dinyatakan Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Papua , Kombes Faizal Ramadhani di Kota Jayapura , Rabu (7/9/2022). Ia mengatakan beberapa fakta baru yang diketahui dari rekonstruksi itu adalah waktu perencaan pembunuhan dan jumlah orang yang turut serta dalam pembunuhan dan mutilasi itu. “Perencanaan [terjadi] 20 Agustus 2022, atau dua hari sebelum terjadinya aksi pembunuhan dan dilakukan di sebuah kebun di wilayah Satuan Permukiman 1. [Rangkaian peristiwa itu] melibatkan 12 orang, tapi pelaksanaan [pembunuhan dan mutilasi hanya melibatkan] 10 orang [oknum TNI] sedang piket,” kata Faizal. Menurut Faizal, dua orang oknum TNI yang ikut dalam perencanaan itu juga turut menerima pembagian uang senilai Rp250 juta yang dirampok dari para korban. Ak

Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi

Image
Bupati Mimika , Eltinus Omaleng, ditangkap  Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK   di sebuah hotel di Kota Jayapura, Papua. Hal tersebut telah dikonfimasi Kepala Bidang Humas Polda Papua , Kombes Ahmad Musthofa Kamal, saat di konfirmasi wartawan di Kota Jayapura. Kamal mengaku belum bisa memberi keterangan lebih lanjut karena belum ada laporan lengkap mengenai penangkapan tersebut. “Rekan-rekan kami diminta untuk membantu pengamanan dan kemudian [Bupati Mimika] sudah diamankan oleh rekan-rekan KPK,” ujarnya. Menurut ia, Komisi Pemberantasa Korupsi membawa Bupati Mimika ke Mako Brimob Kotaraja, dilanjutkan dengan pemeriksaan. Sebelumnya,  Bupati Mimika  ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 di Mimika, Papua. Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 diketahui menelan biaya hingga Rp250 miliar yang bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika tahun 2015, 2016, 2019, dan 2021. Pada 2022, Pemkab Mimika kembali mengang

Bupati Mamika Diciduk KPK

  menjadi tersangka kasus korupsi kini Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap  Bupati Mimika , Eltinus Omaleng, di sebuah hotel di Kota Jayapura, Papua, Rabu. Hal tersebut dibenarkan Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Ahmad Musthofa Kamal, saat di konfirmasi wartawan di Kota Jayapura, Rabu . Kamal mengaku belum bisa memberi keterangan lebih lanjut karena belum ada laporan lengkap mengenai penangkapan tersebut. “Rekan-rekan kami diminta untuk membantu pengamanan dan kemudian [Bupati Mimika] sudah diamankan oleh rekan-rekan KPK,” ujarnya. Sebelumnya,  Bupati Mimika  ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 di Mimika, Papua. Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 diketahui menelan biaya hingga Rp250 miliar yang bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika tahun 2015, 2016, 2019, dan 2021. Pada 2022, Pemkab Mimika kembali menganggarkan dana Rp50 miliar untuk proyek tersebut

BBM Naik, Ini Kata Walikota Papua

Image
Kenaikan harga BBM berdampak ada ekonomi masyarakat, hal tersebut selaras dengan pengakuan  Wali Kota Jayapura, Frans Pekey dimana beliau mengatakan, kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM berdampak pada perekonomian masyarakat. “Ongkos transportasi naik dan harga-harga barang juga naik akibat tingginya kebutuhan konsumsi masyarakat,” ujarnya di Kantor Wali Kota Jayapura. Menurutnya, kenaikan BBM ini nantinya menjadi penghambat perekonomian masyarakat, apalagi saat ini pada masa pemulihan pandemi Covid-19. “Pemerintah Kota Jayapura bersama pihak terkait melakukan antisipasi dengan melakukan langkah-langkah guna meminimalisir dampak dari kenaikan BBM ini,” ujarnya. Dikatakannya, Pemerintah memutuskan menaikkan harga jual BBM bersubsidi Pertalite menjadi Rp 10 ribu per liter dari sebelumnya Rp 7.650 per liter, yang berlaku mulai 3 September 2022. “Perekonomian ini juga nantinya berdampak pada kenaikan inflasi, maka untuk mengendalikan inflasi ini, kami akan mengadakan rapat denga