Mari Baca

Sebanyak 15 pekerja bangunan yang sedang mengerjakan pembangunan puskesmas di Paro, Kabupaten Nduga, diduga disandera KKB pimpinan Egianus Kogoya. Memang ada laporan 15 pekerja yang sedang membangun puskesmas Paro di sandera KKB. KKB merupakan istilah yang disematkan Pemerintah Indonesia kepada kelompok TPNPB-OPM “Laporan tersebut masih didalami untuk memastikan kebenarannya,” kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny dilansir ANTARA, Selasa malam (7/2) di Jayapura. Kasusnya masih didalami karena dari laporan ke 15 pekerja itu diduga oleh KKB pimpinan Egianus Kogoya sebagai agen intelijen dan itu yang selalu diungkap walaupun kenyataannya mereka memang karyawan atau tukang bangunan dan saat ini dilaporkan dibawa ke Mapnduma . “Hal serupa juga pernah dinyatakan Egianus saat menyerang karyawan PT Istaka Karya tahun 2018 lalu yang menewaskan 28 orang, ” jelas Benny. Kabid Humas Polda Papua ketika ditanya nasib pilot Susi Air yang berkebangsaan Selandia Baru mengaku belum ada pe

 Pemerintah Kabupaten Biak Numfor , Papua berharap pembukaan rute penerbangan langsung luar negeri Biak ke Jepang dapat direalisasikan tahun ini, sehingga mendukung kegiatan ekspor perikanan dan peningkatan kunjungan wisatawan pada Sail Teluk Cenderawasih 2023. “ Pemkab Biak Numfor sudah mengusulkan dengan pemerintah pusat lewat Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Papua Setwalpres, Kementerian (Koordinator) Kemaritiman dan Investasi, Menteri Perhubungan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, KKP, dan pihak penyedia jasa penerbangan,” kata Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap dihubungi di Biak dilansir Antara, Senin. Ia mengakui, jika rute penerbangan langsung luar negeri Biak-Jepang dapat direalisasikan, banyak dampak positif untuk Biak Numfor dari aspek ekonominya bisa memberikan nilai tambah pendapatan warga lokal Biak. Sedangkan dampak lain dibuka kembali penerbangan langsung luar negeri, menurut Bupati Herry Naap, mendorong kunjungan wisatawan manc

Sebanyak 42 anggota Majelis Rakyat Papua atau MRP Provinsi Papua Pegunungan rencananya akan dilantik pada bulan Juni 2023 mendatang. Hal itu disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri, Jhon Wempi Wetipo, saat memimpin rapat koordinasi bersama tokoh masyarakat dan organisasi perangkat daerah atau OPD di jajaran Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Senin (6/2/2023) sore. “Berdasarkan surat Mendagri dalam seleksi pemilihan keanggotaan MRP bulan Mei. Jumlah total 42 anggota MRP untuk Provinsi Papua Pegunungan. Pelantikan bulan Juni,” kata Jhon Wempi Wetipo. Maka, kata Wamendagri, menjadi fokus prioritas sampai beberapa hari ke depan adalah pembentukan organisasi perangkat daerah atau OPD dan manajemen ASN,” katanya. Jhon Wempi Wetipo juga menjelaskan bahwa OPD wajib dibentuk oleh penjabat gubernur paling lama tiga bulan ke depan, sementara ASN paling lama enam bulan. “Hal pertama itu sudah mulai dilakukan sejak Pj Gubernur dilan